Dewan Pers : Dari 47.000 Media di Indonesia Hanya 7 Persen yang Profesional

    news
    

BANDUNG, -Saat ini ada sekitar 47.000 media yang ada di Indonesia, namun yang tercatat di Dewan Pers hanya 2.200 media yang memenuhu syarat sebagai perusahaan pers  atau sekitar 7 persen saja yang dapat disebut sebagai perusahaan pers yang professional. Demikian menurut Ketua Dewan Pers Yosep dalam siaran persnya tertanggal  26 juli 2018 yang  disebar ke berbagai lembaga Negara dan instansi, termasuk perusahaan/BUMN dan BUMN. Namun rilis tidak menyebutkan dari 7 persen pers yang dinilainya professional itu masuk kategori pers sehat.

Kondisi ini menurut Yosep karena di Indonesia banyak orang mendirikan memdia bukan untuk tujuan jurnalisme, yaitu memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan berita, tetapi media didirikan untuk mempermudah “pemerasan” terhadap orang, pejabat pemerintah daerah maupun perusahaan.

Disebutkan Yosep sejak Dewan Pers mencanangkan program verifikasi perusahaan pers pada puncak peringatan HPN 2017 di Ambon dan kembali menegaskan tentang perlunya Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sebagai upaya memerangi hoax dan praktek pers abal abal, banyak orang yang mengaku sebagai wartawan atauun mengatasnamakan media dan organisasi wartawan, melancarkan aksi demontransi. Kelompok ini menolak verifikasi perusahaan pers dan UKW. “Tuntutan itu disertai tuntutan pembubaraan Dewan Pers,” katanya.

Untuk melindungi wartawan dalam menjalankan tugasnya, pada peringatan Hari OPers Nasional (HPN) 9 Februari 2017 di Ambom, ditandatangani revisi nota kesepahaman dengan Polri.  Dalam nota kesepahaman,  dasarnya pidana bisa dikenakan bila memang ada niat buruk dalam pemberitaan olehpers ataupun pemberitaan yang dibuat dengan tidak  mematuhi KEJ.

Disebutkan, sejak ddigelarnya UKW tahun 2011, sudah ada 12.000 wartawan yang dinyatakan lulus dalam UKW yang dilakukan oleh  27 lembaga uji dengan harapan menihilkan praktek jurnalisme abal abal. “Konsituen Dewan Pers adalah SPS, PRSSNI, ATVSI, Asosiasi Televisi Local Indonesia (ATVLI) PWI, AJI dan IJTI.,” kata Yoseph.  Ia menambahkan terhadap orang orang yang mengaku wartawan tapi bertindak tidak profesional dan tidak memahami KEJ melakukan perbuatan pidanna, itu bukanlah kewenangan dewan pers untuk menanganinya. Dewan Pers, ssambungnya,  hanya melindungi praktek pers yang professional dalam rangkan menjaga integritas wartawan indonesia dan meningkatkan mutu kehidupan pers nasional. (Ua)***

 

PT.Bandung Media Baru

Jl.Lodaya 69 Lantai II

022-7302186

Bandung - Indonesia

info[at]bandungupdate.com

redaksi[at]bandungupdate.com

Copyright 2015 Bandung Update. Published by bandungupdate.com

Back to Top